Anggota Komisi IV DPR Hb.Nabiel Al Musawwa mengatakan bahwa pupuk bersubsidi itu jelas-jelas bukan merupakan barang dagangan. Pernyataan ini disampaikan pada saat Rapat kerja Gabungan antara Komisi IV, VI dan VII dengan Menteri Perokonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Sumber Daya Meneral, rapat dipimpim oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korpol Pramono Anum, rapat dilakukan di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (16/6) siang.

 Angota Komisi IV DPR Nabiel Al Musawwa menambahkan bahwa seharusnya Departemen Perdangan dalam kaitan dengan masalah pupuk bersubsidi itu dikeluarkan dari proses pupuk bersubsidi. Menurut Nabiel bahwa pupuk bersubsidi cukup dibawah BUMN kemudian didistribusinya dibawah Kementerian Pertanian, sehingga dengan itu cukup jelas ini yang bersubsidi dibawah BUMN dan yang bukan bersubsidi dibawah Kementerian Pertanian.

 Nabiel Al Musawwa juga menegaskan bahwa, pada periode yang lalu subsidi pupuk ada 17,1 triliun, sementara petani merasa nyaman karena harga pupuk murah dan mudah didapat karena pupuk mendapat subsidi yang besar, kemudian Kementerian Pertanian mengalihkan supaya ke organik dan insfrastruktur supaya disetujui dari sisi pengurangan subsidinya, akan tetapi setelah masuk ke Kementerian Keuangan dan Bapenas konpensasinya tidak direspon.

 Dia juga mengemukakan bahwa,  yang sebenarnya dana itu lari kemana, pupuk jadi mahal, kemudian yang mendapat protes adalah Kementerian Pertanian, padahal semua kebijakan ini sudah dirancang oleh Kementerian Pertanian agar dapat dialihkan keorganik, kemudian permasalahannya adalah di Kementerian Keuangan dan insfrasrtuktur, dan yang disalahkan adalah Komisi IV DPR.

 Sementara itu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, bahwa ketersediaan pupuk dalam kontek kelangkaan dan ketersediaan gas kaintannya pula dengan retifilasi industri pupuk karena dikatakan sudah cukup tua, dan dijamin tidak akan langka, pemerintah tidak akan mungkin mengorbankan petani tidak ada pupuk, apa lagi kita sedang berswasembada beras, jadi apapun yang terjadi pupuk harus ada dan tersedia.

 Menko Perekonomian Hatta Radjasa menambahkan bahwa, masalah pupuk apa yang dialokasikan dan yang digunakan menurun, tapi ada tendensi masyarakat kita sekarang menggunakan pupuk menurun dikarenakan para petani sekarang sudah mulai beralih ke pupuk organik, maka hal itu tidak mungkin membiarkan pupuk kita terbengkalai. (Spy). foto:iw/parle/ry